Beritaterheboh.com - Ketua RW 05 Pluit, Sia Liong Hok, mengaku pihaknya belum mengetahui adanya rencana kehadiran tenaga pendamping RW.
Pria yang akrab disapa Ahok tersebut bahkan baru mengetahui hal tersebut dari media massa.
"Belum tahu, belum ada info, belum ada sosialisasi. Ini tahunya juga malah dari koran," kata Ahok, Rabu (29/8/2018).
Namun demikian apabila tugas pendamping RW memang membantu memasukkan usulan kegiatan ke sistem e-musrenbang, hal itu menurut Ahok, sudah dilakukan oleh petugas kelurahan yang ditunjuk.
"Selama ini memang nggak ada pendamping RW tapi ada petugas kelurahan yang mendampingi saat rapat. Jadi lurah tugasin petugas yang ditunjuk untuk bantu input apa aja yang boleh dan tidak," kata Ahok.
Selama ini menurut Ahok, ada dua petugas kelurahan yang membantu mereka saat menyusun rencana kegiatan.
Hanya saja ia menilai kehadiran tenaga Pendamping RW tidak cocok untuk diterapkan di seluruh wilayah.
"Lumayan bagus sebenarnya, cuma menurut saya tergantung wilayahnya. Nggak semua cocok ada pendamping kan," kata Ahok.
Ahok mencontohkan untuk wilayah Kelurahan Pluit, kebanyakan rencana perbaikan ditangani secara swadaya oleh warga sekitar.
Usulan baru dilakukan jika memang perbaikan dianggap cukup serius.
"Kalau Pluit mau diusulin apa, kalau sifatnya masih bisa di-cover swadaya ya swadaya dulu, kayak saluran mampet. Tapi kalau sudah besar perbaikannya dan memerlukan dana yang nggak sedikit, baru diusulin," kata Ahok.
Ahok juga mengungkapkan uang operasional yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengalami kenaikan, saat ini belum menjadi kenyataan.
Uang operasional untuk tingkat RT masih Rp 1,5 juta per bulan dari seharusnya Rp 2 juta per bulan.
Sementara uang operasional untuk tingkat RW masih Rp 2 juta per bulan dari seharusnya Rp 2,5 juta per bulan.
"Belum ada realisasi, masih yang lama. Kan kemarin janjinya uang operasional RW naik dari Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta. Tapi sampai sekarang masih sama kayak kemarin," kata Ahok.
Menurut Ahok, uang operasional yang digunakan untuk kepentingan wilayah itu masih menggunakan sistem lama pada zaman kepala daerah sebelumnya.
Uang operasional itu ditransfer ke rekening pribadi Ketua RW masing-masing.
"Uang yang kami dapat itu bukan gaji karena untuk kepentingan wilayah meski dikirim ke rekening pribadi atas nama Ketua RW. Kami juga harus kasih laporan pertanggungjawaban ke mana aja tuh uang dipakainya," katanya.
Tenaga pendamping RW yang direkrut Pemprov DKI Jakarta nantinya mendapat honor Rp 150.000 per hari.
Mereka bertugas untuk membantu memasukkan usulan ke sistem musrenbang.
Pendamping Rapat RW di DKI Dapat Duit, Pemprov yakin Serapan APBD Tinggi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal merekrut pendamping untuk rapat RW dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Pendamping itu bakal diberikan uang transpor Rp 150.000 per hari.
Plt Kepala Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagiyo mengklaim, pendamping bisa meningkatkan serapan anggaran.
"Latar belakangnya dulu waktu musrenbang tahun 2018 itu, di 17 kelurahan percontohan kami berikan pendampingan supaya hasilnya lebih optimal," kata Subagiyo, di kantornya, Selasa (28/8/2018).
Kelurahan percontohan itu yakni Cikini, Gunung Sahari Selatan, Tugu Utara, Penjaringan, Kelapa Dua, Kembangan Utara, Guntur, Bintaro, Kalibata, Pondok Kelapa, Kramat Jati, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan.
Subagiyo memaparkan, pada 2018, ada 1.535 usulan yang berhasil diserap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari 2.164 usulan di 17 kelurahan itu.
Serapan sebesar 70,93 persen ini dianggap lebih efektif dari tahun sebelumnya yang tanpa pendamping.
Di tahun 2017 yang tak ada pendamping, hanya 810 dari 1.770 yang diakomodasi atau 25,76 persen.
"Mengingat efektivitas pelaksanaan pendampingan tersebut, pada pelaksanaan musrenbang tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020 akan dilaksanakan pendampingan pada 267 kelurahan," ujar Subagiyo.
Di tiap kelurahan, rencananya akan dikerahkan lima pendamping. Adapun pendamping yang dimaksud adalah warga setempat yang diberikan pelatihan e-musrenbang dari Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Kabupaten
sumber: tribunnews.com
#Iklan
